Fakultas Syariah UIN Saizu melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Supani, M.A., yang didampingi oleh Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, serta sejumlah dosen Fakultas Syariah UIN Saizu.
Kedatangan tim LKBH UIN Saizu disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal, Muhamad Jamil, bersama jajarannya. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan layanan Posbakum yang dikelola oleh LKBH UIN Saizu sekaligus memastikan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Tegal.
Dalam sambutannya, Dr. H. Supani, M.A., menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah terjalin dengan Pengadilan Agama Tegal yang berjalan tahun keenam. “Kehadiran Posbakum ini adalah wujud komitmen kami dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan hukum. Kami juga ingin memastikan layanan ini berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar beliau.
Ketua Pengadilan Agama Tegal, Muhamad Jamil, menyambut baik inisiatif dari LKBH UIN Saizu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. “Kami sangat mengapresiasi keberadaan Posbakum di pengadilan ini, karena perannya sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, terutama di bidang hukum keluarga dan syariah. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas,” katanya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini meliputi peninjauan langsung terhadap proses pelayanan Posbakum, wawancara dengan pengguna layanan, serta diskusi bersama antara pihak LKBH dan Pengadilan Agama Tegal. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih baik di masa depan.
Acara diakhiri dengan foto bersama antara tim LKBH UIN Saizu dan jajaran Pengadilan Agama Tegal sebagai simbol kolaborasi yang harmonis dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.