Yogyakarta, 13 Februari 2025 — Guest Lecture atau Kuliah Umum adalah kegiatan akademik yang menghadirkan narasumber ahli atau praktisi untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa, dosen bahkan masyarakat umum sekalipun. Pada kesempatan sebelum masuk perkuliahan Pascasarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa maka mengadakan Kuliah Umum dengan menghadirkan Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd sebagai narasumber, beliau sekarang ini menjadi Wadek 3 Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto . Sesuai dengan kepakaran dari narasumber yaitu Hukum Pemerintah Daerah, kuliah umum pada kesempatan ini mengambil tema: Pagar Laut dan Pagar Konstitusi: Green Constitution dalam Perspektif Islam dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Tentunya tema ini sangat menarik dan kontekstual sekali kalau kita melihat dewasa ini terkait maraknya isu tentang pagar laut yang sedang hangat-hangatnya dan jadi pembicaraan.
Dr. Hariyanto dalam pemaparannya menguraikan bagaimana pagar laut dan pagar konstitusi ini berbicara dalam konteks green constitutional dan lalu bagaimana hal ini dipandang dalam perspektif Islam dan kebijakan pemerintah daerah. Islam memandang dan melihat sejauh mana green constitutional ini menjadi perhatian untuk kehidupan umat manusia. Kemudian menguraikan bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melihat maraknya dan munculnya pagar laut yang ada di wilayahnya masing-masing. Kebijakan dan wewenang apa yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait permasalahan munculnya pagar laut ini.
Acara Kuliah umum berlangsung begitu menarik, terlihat dengan antusias dari para peserta yang hadir dan juga banyaknya pertanyaan yang disampaikan ke narasumber. Bahkan tanpa terasa penyampaian dan diskusi tentang topik materi kuliah umum ini berlangsung cukup lama karena banyaknya dari keinginan para peserta yang bertanya tentang topik yang sedang viral dan hangat-hangatnya dewasa ini yaitu tentang pagar laut. Banyak para peserta bertanya tentang peran pemerintah daerah terkait pagar laut ini, baik dari aspek kewenangan dan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd bermanfaat dan juga dapat selalu memberikan khazanah keilmuan khususnya terkait hukum pemerintahan daerah.